Menyambut Harlah NU ke-82DR. LA ODE IDAOleh: DR. LA ODE IDA

Kelahiran Nahdlatul Ulama (NU) pada1926silamsebenarnya tak bisa dilepaskan dengan perkembangan kelompok Islam yang secara relatif berhaluan pembaruan ke arah “yang disebut” pemurnian (purifikasi) ajaran Islam.

Organisasi Muhammadiyah—didirikan di Yogyakarta pada 1912 oleh KH Ahmad Dahan—yang kemudian gerakannya dianggap cenderung berbeda dengan kebiasaan praktik-praktik keagamaan (Islam) masyarakat lokal merupakan bagian dari efek picu (trigger effect) yang mempercepat lahirnya NU.

Ditambah lagi pada saat itu gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah di bawah pengaruh kuat ajaran Muhammad bin Abdul Wahab (Wahabi) dianggap sudah kebablasan krena sudah sampai pada keinginan membongkar makam Rasulullah SAW. Kalangan ulama Indonesia berhaluan Sunni akhirnya membentuk komite (yang disebut Komite Hijaz) yang selanjutnya diutus khusus untuk menemui Raja Fahd di Arab Saudi.

Di balik sikap reaktif itu, sebenarnya para ulama Sunni Indonesia memiliki misi mempertahankan budaya pluralisme kebangsaan yang membumi. Mengapa? Pertama, pada tingkat lokal,para ulama NU tidak ingin membenturkan ajaran Islam dengan kebiasaan beragama masyarakat setempat. Tepatnya, para ulama NU berupaya selalu mengharmoniskan hubungan antara pengamalan agama dan praktik budaya lokal.

Kedua,secara universal,para ulama NU berupaya memperkenalkan dan menghendaki penghargaan terhadap nilai-nilai perbedaan yang eksis di dalam masyarakat dunia, dengan menunjukkan toleransi dan pembelaannya terhadap upaya atau keinginan untuk menghilangkan kebiasaan. Terlebih hal itu,oleh pihak NU,secara prinsip ditafsirkan sebagai tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kalaupun dianggap bertentangan, maka merupakan konsekuensi dari keberagamaan yang memang sudah ada, yakni masing-masing tentu saja memiliki pembenaran atau argumen teologis.

Dalam kerangka seperti itulah NU berdiri dan eksis sebagai pengayom kepentingan semua kekuatan dengan gerakan yang berorientasi kerakyatan. Infrastrukturnya sejak awal dibangun di atas tiga pilar utama, semangat kebangsaan (nahdlatul wathan), semangat atau kebangkitan ekonomi (nahdlatul tujjar), dan gerakan pengembangan pemikiran (taswirul afkar) – Islam berbasis kultural di Indonesia.

Dalam perjalanannya, karena watak reaktif itu pula NU kerap kali terjebak pada situasi temporer,terutama terkait dengan agenda politik praktis. Para tokohnya,tampaknya tak ingin ketinggalan berpartisipasi dalam kancah politik praktis, dengan alasan-alasan yang pada dasarnya bersifat pragmatis. Apalagi, di kalangan tokoh NU itu muncul kesadaran tentang adanya basis massa politik yang riil yang secara kuantitatif memiliki posisi tawar kuat.

Barangkali juga ada anggapan, “daripada basis massa dimanfaatkan oleh pihak lain, lebih baik untuk kepentingan politik dan ekonomi kalangan internal NU sendiri”. Makanya,tidak heran kalau perjalanan NU tidak bisa dilepaskan dengan kiprah politiknya—yang sebenarnya merupakan bagian dari kepentingan segelintir elite NU sendiri.

Pada rentang 1945–1952 NU tergabung dalam Partai Masyumi.Lalu,melalui muktamar di Palembang pada 1952, NU mendirikan parpol sendiri, yakni Partai NU dan ikut Pemilu 1955. Pada 1971, oleh pemerintah Orde Baru Partai NU dengan paksa digabung (fusi) di dalam PPP,hingga kemudian menyatakan diri lepas dari politik praktis melalui Muktamar NU di Situbondo 1984.Mulai saat itulah NU di bawah kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan kembali ke Khittah 1926, yang pada dasarnya mereposisi NU ke arah kebangsaan tanpa politik praktis dalam rangka mengimplementasikan substansi ketiga pilar di atas.

Tetapi apa hendak dikata, para tokoh atau elite NU sudah telanjur menikmati manfaat pragmatis dunia politik, yang kemudian ternyata semakin menyulitkan operasionalisasi konsep kembali ke Khittah 1926 itu. Dalam konteks ini setidaknya terdapat tiga alasan utama sulitnya melepas dunia politik.

Pertama, kepemimpinan NU selama 32 tahun (1952–1984) berada langsung di bawah politisi, yakni KH Idham Chalid. Budaya NU kemudian sangat kental dan berurat akar politik. Sehingga,kendati NU sudah menyatakan diri kembali ke Khittah 1926, namun realitasnya para elite politik dan tokoh-tokoh internal NU yang menyimpan syahwat politik tak bisa menahan dirinya lagi untuk tidak melampiaskan libido politiknya itu.

Kedua, adanya stok massa yang tersedia yang bisa dikendalikan dan dimanfaatkan seperti yang diinginkn oleh para elitenya. Maka tidak heran jika dari masa ke masa,dan terutama di era reformasi sekarang ini, basis massa NU itu menjadi “ladang emas” yang dieksploitasi dan didulang suaranya oleh para politisinya.

Ketiga, munculnya generasi baru NU yang terpelajar dan melek politik. Kecenderungan ini memang baru terasakan sekali di era 1990-an hingga sekarang, saat begitu banyak warga nahdliyin berhasil memberikan pendidikan yang baik bagi generasi penerus mereka, yang menimba ilmu baik di dalam maupun di luar negeri.Mereka ini sangat menyadari potensi diri, serta melihat kesempatan dan daya dukung massa yang memungkinkan untuk tampil dalam kancah politik praktis.

Kondisi seperti itu barangkali memang sulit dihindari.Namun tidak perlu resah kalau kelak makna ke-NU-an semakin lama semakin pudar.Sebab, semua sumber dayanya boleh jadi terserap ke dalam pusaran politik praktis yang dimainkan oleh elite NU sendiri. Kalau dulu, setidaknya di era kepemimpinan Gus Dur yang cukup mengesankan itu, faksi-faksi di NU masih didominasi oleh gerakan kultural,aktivis kebangsaan dan intelektual,sementara faksi politik berada di pinggiran,saat ini justru faksi politiklah yang menjadi kekuatan dominan.

Mereka mendistribusikan diri dan mengooptasi semua anasir dalam jamaah NU. Celakanya, kalau jujur diakui, para politisi kita sekarang ini, termasuk di dalamnya yang berbasis NU, sudah mengalami disorientasi dan nirideologi. Semuanya cenderung hanya berpikir untuk kepentingan materi-duniawi, sangat tidak peduli dengan orientasi kebangsaan dan kerakyatan sesuai jati diri NU.

Apalagi mereka umumnya sangat tidak berkarakter dalam berpolitik,sementara perjuangan kebangsaan dan kerakyatan baru bisa terwujudkan apabila politisinya berkarakter dan berorientasi kerakyatan.Jika NU di usianya yang ke-82 tahun ini masih tidak melakukan introspeksi,bukan mustahil organisasi massa Islam tradisional terbesar ini ke depan hanya akan menjadi wadah simbolis berupa papan nama yang kehilangan massa dan hakikatnya.(*)

Dr. La Ode Ida
Sosiolog dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
Sumber: SINDO